Pemerintah secara resmi telah mengatur hak cuti bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui berbagai peraturan. Hak ini menjamin kesejahteraan dan hak dasar PPPK, sejajar dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan jelas dapat dikenai hukuman disiplin berjenjang, mulai dari teguran hingga pemecatan. Hal ini diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan ditegaskan kembali oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kenaikan Pangkat Reguler PNS 2025 kini dapat diusulkan setiap bulan, sesuai Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2025. Aturan ini mempercepat pengembangan karier ASN dan menggantikan sistem pengusulan periodik sebelumnya.

Dalam rangka melindungi hak-hak mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasca perceraian, pemerintahan Indonesia mengatur mekanisme pemotongan dan penyaluran sebagian gaji PNS.

Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2026 mengatur pengelolaan tugas belajar bagi PNS di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Peraturan ini bertujuan mengoptimalkan pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan formal.

Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi layanan manajemen ASN serta meningkatkan kompetensi, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025 tentang Layanan Pencantuman Gelar ASN.